logo
Ketua PN Lembata mengikuti Upacara Peringatan Harlah Pancasila melalui media elektronik. Merujuk surat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tertanggal 30 Mei 2020 No: Und.147/Ka.BPIP/05/2020 perihal Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini tgl 31 Mei 2020 Jam 18.40 WIB, bahwa Peringatan Hari lahir Pancasila… Baca Selengkapnya
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Lembata,pada hari Jumad tanggal 29 Mei 2020 dilakukan pengambilan sumpah jabatan  dan pelantikan Hakim Bapak Irza Winasis,SH dan Bapak Tarekh Candra Darusmna,SH sebagai Hakim… Baca Selengkapnya
KPN Lembata menghadiri rapat telekonference dengan Gubernur NTT Terkait Percepatan Penanganan COVID- Ketua Pengadilan Negeri Lembata,Bapak Ngurah Suradatta Dharmaputra,SH,MH menghadiri rapat teleconferece dengan Gubernur NTT bersama seluruh anggota FORKOMPINDA lainnya sekaligus… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode Mei 2020 - 08 Mei 2020 Rapat bulanan periode Mei  dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 08 Mei  2020 di ruang sidang utama yang hanya dihadiri oleh 4 pilar dan para kasubag serta para panmud ditambah dengan perwkilan dari panitera dan juru sita.Bahwa… Baca Selengkapnya
Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 KPN Lembata bertindak sebagai saksi dalam Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata.Tampak dalam gambar,Pencanangan ini juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata,Ketua… Baca Selengkapnya
VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMAN VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMANKamis 14 Mei 2020KPN bersama sama Kajari, Kapolres dan Kalapas menghadiri acara komitmen bersama tentang penanganan perkara pidana di… Baca Selengkapnya
Live Streaming Pidato KMA yang diikuti oleh Hakim dan ASN PN Lembata Pada hari Rabu,tanggal 13 Mei 2020 pukul 11 .00 WITA segenap warga PN Lembata menonton live streaming pidato Ketua Mahkamah Agung yang baru,Bapak Dr.H.Muhammad Syarifudin,SH.,MH., dari chanel youtube masing masing  baik Hakim… Baca Selengkapnya
Prosedur Perkara Pidana Banding

  1. Meja 2 membuat :
    1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
    2. Akta permintaan banding.
    3. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
    4. Akta pencabutan banding.
  2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
  3. Permintaan banding diajukan selambat-┬Člambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
  4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
  7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
  9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
  10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  11. Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
  14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
  15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan