logo
Ketua PN Lembata mengikuti Upacara Peringatan Harlah Pancasila melalui media elektronik. Merujuk surat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tertanggal 30 Mei 2020 No: Und.147/Ka.BPIP/05/2020 perihal Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini tgl 31 Mei 2020 Jam 18.40 WIB, bahwa Peringatan Hari lahir Pancasila… Baca Selengkapnya
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Lembata,pada hari Jumad tanggal 29 Mei 2020 dilakukan pengambilan sumpah jabatan  dan pelantikan Hakim Bapak Irza Winasis,SH dan Bapak Tarekh Candra Darusmna,SH sebagai Hakim… Baca Selengkapnya
KPN Lembata menghadiri rapat telekonference dengan Gubernur NTT Terkait Percepatan Penanganan COVID- Ketua Pengadilan Negeri Lembata,Bapak Ngurah Suradatta Dharmaputra,SH,MH menghadiri rapat teleconferece dengan Gubernur NTT bersama seluruh anggota FORKOMPINDA lainnya sekaligus… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode Mei 2020 - 08 Mei 2020 Rapat bulanan periode Mei  dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 08 Mei  2020 di ruang sidang utama yang hanya dihadiri oleh 4 pilar dan para kasubag serta para panmud ditambah dengan perwkilan dari panitera dan juru sita.Bahwa… Baca Selengkapnya
Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 KPN Lembata bertindak sebagai saksi dalam Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata.Tampak dalam gambar,Pencanangan ini juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata,Ketua… Baca Selengkapnya
VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMAN VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMANKamis 14 Mei 2020KPN bersama sama Kajari, Kapolres dan Kalapas menghadiri acara komitmen bersama tentang penanganan perkara pidana di… Baca Selengkapnya
Live Streaming Pidato KMA yang diikuti oleh Hakim dan ASN PN Lembata Pada hari Rabu,tanggal 13 Mei 2020 pukul 11 .00 WITA segenap warga PN Lembata menonton live streaming pidato Ketua Mahkamah Agung yang baru,Bapak Dr.H.Muhammad Syarifudin,SH.,MH., dari chanel youtube masing masing  baik Hakim… Baca Selengkapnya
Prosedur Perkara Perdata Banding

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
  2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
  4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:
    1. Biaya pencatatan pernyataan banding;
    2. Biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening pengadilan tinggi;
    3. Ongkos pengiriman berkas;
    4. Biaya pemberitahuan (BP):
      1. BP akta banding;
      2. BP memori banding;
      3. BP kontra memori banding;
      4. BP untuk memeriksa berkas bagi pembanding;
      5. BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
      6. BP putusan bagi pembanding;
      7. BP putusan bagi terbanding;
    5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
      1. lembar pertama untuk pemohon;
      2. lembar kedua untuk kasir;
      3. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
    6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
    7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
    8. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
    9. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
    10. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
    11. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
    12. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-¬masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.
    13. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam Relaas.
    14. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
    15. Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui Bank pemerintah/ kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
    16. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
    17. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 4-7.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan