logo
Ketua PN Lembata mengikuti Upacara Peringatan Harlah Pancasila melalui media elektronik. Merujuk surat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tertanggal 30 Mei 2020 No: Und.147/Ka.BPIP/05/2020 perihal Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini tgl 31 Mei 2020 Jam 18.40 WIB, bahwa Peringatan Hari lahir Pancasila… Baca Selengkapnya
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Lembata,pada hari Jumad tanggal 29 Mei 2020 dilakukan pengambilan sumpah jabatan  dan pelantikan Hakim Bapak Irza Winasis,SH dan Bapak Tarekh Candra Darusmna,SH sebagai Hakim… Baca Selengkapnya
KPN Lembata menghadiri rapat telekonference dengan Gubernur NTT Terkait Percepatan Penanganan COVID- Ketua Pengadilan Negeri Lembata,Bapak Ngurah Suradatta Dharmaputra,SH,MH menghadiri rapat teleconferece dengan Gubernur NTT bersama seluruh anggota FORKOMPINDA lainnya sekaligus… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode Mei 2020 - 08 Mei 2020 Rapat bulanan periode Mei  dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 08 Mei  2020 di ruang sidang utama yang hanya dihadiri oleh 4 pilar dan para kasubag serta para panmud ditambah dengan perwkilan dari panitera dan juru sita.Bahwa… Baca Selengkapnya
Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 KPN Lembata bertindak sebagai saksi dalam Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata.Tampak dalam gambar,Pencanangan ini juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata,Ketua… Baca Selengkapnya
VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMAN VIDEO KONFERENCE MOU PT KUPANG DENGAN POLDA, KEJAKSAAN TINGGI, KANWIL KEHAKIMANKamis 14 Mei 2020KPN bersama sama Kajari, Kapolres dan Kalapas menghadiri acara komitmen bersama tentang penanganan perkara pidana di… Baca Selengkapnya
Live Streaming Pidato KMA yang diikuti oleh Hakim dan ASN PN Lembata Pada hari Rabu,tanggal 13 Mei 2020 pukul 11 .00 WITA segenap warga PN Lembata menonton live streaming pidato Ketua Mahkamah Agung yang baru,Bapak Dr.H.Muhammad Syarifudin,SH.,MH., dari chanel youtube masing masing  baik Hakim… Baca Selengkapnya
Sejarah Ditjen Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga kesekretariatan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI Sejarah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
  1. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan Hindia Belanda termasuk ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2 (Bagian A dari Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.
  2. Jawatan Pengadilan (PP No.60 Tahun 1948 tentang Organisasi Departemen) 30-10-1948 sd 1965.
  3. Direktorat Urusan Pengadilan (Kep. Men Kehakiman No. JS.4/4/24 tanggal 27 Januari 1965) s.d 3-11-1966.
  4. Dinas Pembinaan Peradilan, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, Ditjen Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Depkeh (Kep.Presidium Kabinet No.75/4/KEP/II/1966).
    Dirasakan adanya hambatan kemajuan dibidang pelayanan terhadap peradilan, timbul gagasan-gagasan sebaiknya mengenai semua persoalan yang menyangkut peradilan langsung ditangani oleh Mahkamah Agung. Munas IKAHI 1968 mencetuskan gagasan agar untuk keperluan melayani badan-badan peradilan sebaiknya dibentuk satu Ditjen tersendiri pada Dep. Kehakiman (perwujudan pasal 17 ayat 3 UU No.19 Th 1964). Kompromi pemerintah dengan IKAHI sepakat pembentukan Ditjen tersendiri di Depkeh yang akan diberi tugas mengurus organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan; Dirjennya akan ditunjuk dari aparat peradilan (Hakim Agung / Hakim Tinggi) yang dinilai mengetahui jiwa, seluk beluk dan kedudukan Hakim dalam melaksakan tugasnya.
  5. Dibentuk Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan (Keppres No. 39 Th.1969).
    Pada waktu membicarakan pasal 11 ayat 1 UU No.14 Th 1970 sebagai pengganti UU No.19 Th 1964 yang menyangkut kewenangan Mahkamah Agung dan Depkeh untuk menangani soal-soal organisasi, administrasi dan finansial dari Badan Peradilan Umum; dicapai suatu konsensus antara DPR-RI dan Pemerintah bahwa tugas-tugas tersebut tetap diserahkan pada Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman
  6. Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan diganti namanya menjadi Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum (Keppres No.45 Th 1974).
    Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Ditjen Binbadilum tersebut maka urusan yang menyangkut pelayanan terhadap Badan Peradilan Umum di bidang organisasi, administrasi dan finansial (termasuk soal-soal materiil) yang sebelumnya dilakukan oleh Setjen Depkeh dialihkan kepada Ditjen Binbadilum.
  7. Ditjen Binbadilum diganti nama menjadi Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.2 Th 1986 dan UU No.5 Th 1986 jo Keppres No.32 Th 1988).
  8. UU No.35 Th. 1999 Pasal 11 ayat (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ditjen Binbadilumtun diganti nama menjadi Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
    Sesuai UU No.35 Th 1999 Pasal 11 A pengalihan organisasi administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal II ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai berlaku.



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan